Sikap terbaru Rusia ini menunjukkan perubahan besar kebijakan Kremlin yang kini cenderung pro- Barat.Padahal sebelumnya Moskow selalu mempertahankan haknya untuk dapat mengirimkan sistem tameng rudal canggih itu ke Iran. ”Suplai S-300 ke Iran gugur berdasarkan sanksi PBB,” kata sumber Kremlin di Tashkent, tempat Presiden Rusia Dmitry Medvedev menghadiri konferensi tingkat tinggi badan keamanan regional yang dipimpin Moskow dan Beijing,kemarin.

”Karena itu, tipe senjata ini tidak dapat dikirimkan ke Iran.” Israel dan Amerika Serikat (AS) merupakan penentang keras kesepakatan pengiriman S-300 ke Iran. Jika Iran memiliki S-300,Teheran akan memiliki kemampuan melumpuhkan rudal musuh yang ditembakkan ke wilayahnya. Kemampuan itu dikhawatirkan Israel dan AS yang tidak menutup kemungkinan untuk menyerang fasilitas nuklir Iran.

”Kami akan secara tegas dan teguh mengikuti kriteria dan syarat dalam resolusi (DK PBB),” papar Deputi Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia Sergei Ryabkov dalam pernyataan yang dirilis di situs kementeriannya. Secara terpisah, Chairman Komite Luar Negeri Duma atau Parlemen Rusia,Konstantin Kosachev menegaskan, penjualan S-300 telah dihentikan.”Dalam kondisi tersebut, saya menentang untuk pemenuhan kontrak ini,” tutur Kosachev dalam pernyataan yang dirilis di blognya.

Komite luar negeri Duma dikenal sebagai pencerminan pola pikir kebijakan Kremlin yang sangat berpengaruh. Kosachev menegaskan, resolusi DK PBB yang diadopsi Rabu (9/6) memang tidak melarang penjualan sistem persenjataan pertahanan seperti S-300. ”Tapi, dalam jangka panjang akan melanggar semangat resolusi itu,” katanya. Rusia tidak pernah merahasiakan kesepakatannya dengan Iran untuk menjual sistem tameng rudal S-300 ke Iran.

Selama bertahun- tahun Rusia menegaskan, pengiriman itu tidak akan merusak keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Meski demikian, Rusia belum pernah mengirimkan S-300 ke Iran. AS menyadari, sanksi PBB terhadap Iran tidak secara eksplisit melarang penjualan S-300 ke Iran.

Karena itu, Washington memuji langkah Moskow untuk ”mengendalikan” kesepakatan dengan Iran tersebut. ”Rusia menjalankan tanggung jawab, mengendalikan, dan tidak mengirimkan rudal-rudal itu ke Iran,” papar Juru Bicara Departemen Luar Negeri (Deplu) AS Philip Crowley di Washington kemarin. Di Tashkent, Menlu Iran Manouchehr Mottaki menegaskan bahwa program nuklirnya bertujuan damai.

”Penggunaan energi nuklir merupakan hak semua anggota traktat nonproliferasi,” paparnya dalam pertemuan Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) di Uzbekistan. Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad masih meradang atas pemberlakuan sanksi DK PBB tersebut. ”Kita selalu mengatakan, Dewan Keamanan merupakan peralatan di tangan AS.Ini tidak demokratis.

Ini alat kediktatoran,” tegasnya diShanghai.Sanksikeempat DK PBB memperluas larangan militer dan finansial terhadap Iran. Ahmadinejad lebih memilih mengunjungi paviliun Iran selama ”Iran Day” di Shanghai Expo daripada hadir dalam konferensi tingkat tinggi di Uzbekistan yang dihadiri pemimpin China dan Rusia.

Presiden China Hu Jintao dan Presiden Rusia Dmitry Medvedev berada di Tashkent kemarin untuk menghadiri SCO. Menurut Menlu Rusia Sergei Lavrov,SCO digelar pada Jumat untuk menghina tawaran keanggotaan Iran dan membuat Teheran semakin terisolasi karena menolak menghentikan pengayaan uranium.

Jumat merupakan hari libur setiap pekan di Iran. ”Masalah utamanya ialah pemerintahan AS dan kami tidak memiliki masalah dengan lainnya. Saya pikir Presiden Obama telah membuat satu kesalahan besar.Dia tahu resolusi tidak akan berdampak. Dia akan segera paham bahwa dia tidak membuat pilihan tepat dan dia telah menghalangi jalan untuk memiliki hubungan bersahabat dengan rakyat Iran,”tegas Ahmadinejad.

Pengakuan itu disampaikan Anggodo saat diperiksa KPK, Jumat lalu (8/1).Bonaran mengaku,kliennya ditanya seputar penyerahan uang yang diniatkan Anggodo untuk pimpinan KPK. “Anggodo menyerahkan uang kepada Ary Muladi karena menurut Ary uang itu diminta pimpinan KPK,”beber Bonaran ketika dihubungi Seputar Indonesiatadi malam.

Menurut Bonaran, uang sebesar Rp5 miliar lebih tersebut diserahkan secara tunai oleh Anggodo langsung kepada Ary.Namun, Bonaran tak menjelaskan lebih lanjut untuk apa uang tersebut diserahkan Anggodo kepada Ary. Diketahui, uang tersebut sedianya digunakan untuk menghentikan kasus dugaan suap yang melibatkan kakak kandung Anggodo, Anggoro Widjaja.

“Itu cash uangnya, tidak akan ada di rekening itu,”tuturnya. Bonaran juga memastikan kliennya akan datang memenuhi panggilan penyelidik KPK untuk kembali menjalani pemeriksaan hari ini pukul 10.00 WIB.“Sebagai warga negara yang baik,Anggodo akan datang. Karena ada undangannya juga,”ungkapnya. Sementara itu,KPK akan mempertanyakan rekaman berisi dugaan rekayasa kasus pidana dua pimpinan kepada Anggodo Widjaja dalam pemeriksaan lanjutan.

Dalam rekaman tersebut,Anggodo diduga menjadi aktor untuk memidanakan Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Rekayasa kasus itu diduga untuk menghalangi penyidikan kasus dugaan suap pengadaan sistem komunikasi radio terpadu (SKRT) oleh PT Masaro Radiokom yang melibatkan Direktur PT Masaro Radiokom Anggoro Widjaja. ”(Tentang rekaman) itu akan ditanyakan untuk memperkuat alat bukti,”ujar Wakil Ketua KPK Haryono Umar kepada Seputar Indonesiakemarin.

Haryono mengaku, pihaknya masih membutuhkan keterangan saksi untuk melengkapi dan mencari alat bukti kasus Anggodo. Hingga kini kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan.”Untuk penyidikan kita butuh dua alat bukti.Keterangan saksi masih kita perlukan sebelum penyidikan,” tuturnya. Sementara itu, KPK sudah meminta keterangan Ary Muladi, orang yang mengaku mendapat instruksi dari Anggodo untuk terlibat dalam rekayasa.

Eddy Soemarsono, yang sebelumnya sempat disebut mengenal pimpinan KPK, juga pernah dimintai keterangan penyelidik lembaga antikorupsi itu. Jumat akhir pekan lalu giliran Anggodo yang diperiksa selama lebih dari 10 jam. Pemeriksaan akan dilanjutkan hari ini pukul 10.00 WIB. Seperti diberitakan, Mabes Polri melimpahkan penanganan kasus dugaan percobaan penyuapan yang diduga melibatkan Anggodo kepada KPK.

KPK juga menindaklanjuti laporan Tim Pembela Suara Rakyat Antikriminalisasi pada 13 November 2009 atas nama Anggodo,Anggoro Widjaja, Direktur Masaro Putranevo Prayugo,dan Direktur Keuangan Masaro David Angkawidjaja.Mereka dilaporkan melanggar Pasal 21 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Korupsi.

Pasal itu menyebutkan, setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan,penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 12 tahun. Ary ditugaskan Anggodo untuk mengaku mengenal pimpinan KPK dan memberikan uang suap. Hal itu diduga dilakukan Anggodo untuk menghentikan kasus kakaknya, Anggoro.

Tarif multiguna, dayamax tidak diberlakukan lagi untuk industri (atau) dicabut,”kata Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) J Purwono seusai diskusi tertutup antara Kementerian ESDM dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Jakarta kemarin.

Selain itu, ujar Purwono, pemerintahjugaakanmencabutSurat Keputusan Bersama (SKB) 5 Menteri tentang Pengoptimalan Beban Listrik Melalui Pengalihan Waktu Kerja pada Sektor Industri Jawa- Bali sesuai usulan Apindo.Sebelumnya Kementerian ESDM memang sempat mewacanakan pencabutan SKB lima menteri awal tahun ini.

”Kita memang komit dicabut karena dulu kan tujuannya untuk mengatasi beban puncak di hari kerja. Pabrik-pabrik disuruh kerja Sabtu atau Minggu itu kita cabut karena dayanya kita tambah,”tuturnya. Purwono menjelaskan, dalam diskusi tersebut, para pengusaha mengeluhkan sejumlah hal terkait masalah tarif listrik, seperti diskriminasi penerapan tarif, adanya tarif business to business (B2B),serta tarif multiguna.Sementara itu, payung hukum pencabutan tarif multiguna biasanya dikeluarkan dalam bentuk peraturan menteri (permen).

”Biasanya ada keppres untuk TDL kemudian ada permen, misalnya biaya penyambungan disesuaikan,multiguna,”ujarnya. Seperti diketahui, terdapat dua opsi rencana kenaikan TDL ratarata 10%.Opsi pertama,pelanggan 450–900 volt ampere (VA) tidak naik,pelanggan 6.600 VA ke atas (rumah tangga/R, bisnis/B, dan pemerintah/ P) dengan batas hemat 30% (semula 50%) tidak naik,pelanggan rumah tangga (R) naik 18%, pelanggan bisnis (B) naik 12–16%, dan pelanggan industri (I) 6–15%.

Sementara pada opsi kedua, pelanggan 450–900 VA naik 5%, pelanggan 6.600 VA ke atas (R,B,P) dengan batas hemat 30% (semula 50%) tidak naik,pelanggan rumah tangga (R) naik 15%, pelanggan bisnis (B) naik 12–15%, dan pelanggan industri (I) 6–13%. Dalam dua skenario tersebut dijelaskan bahwa TDL naik ratarata 10% dengan catatan penerapan tarif untuk pelanggan industri (I) dipertahankan tetap kompetitif dengan tarif industri di negara ASEAN.

Kemudian pelanggan dengan daya 6.600 VA ke atas (R,B,P) tidak mengalami kenaikan oleh karena tarif pelanggan tersebut telah mencapai keekonomian.Terakhir, segala kebijakan tarif (dayamax plus dan multiguna) yang selama ini diterapkan kepada pelanggan industri dicabut.

Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh menuturkan, pemerintah akan mengupayakan agar kenaikan TDL tidak menyebabkan dunia usaha di Tanah Air kehilangan daya saing.Namun di sisi lain, PLN juga tetap bisa berinvestasi dengan baik. ”TDL kita berjuang sebaikbaiknya sehingga bisa dipikul bersama. Kemudian tidak membuat dunia usaha kita kehilangan daya saing. Itu yang penting.

Tetapi, tetap insya Allah membuat PLN kita mampu berinvestasi dengan baik,”papar Darwin. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan, tekanan terhadap dunia usaha saat ini sangat berat akibat krisis ekonomi global dan pelaksanaan perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA).

Hal ini dilakukan untuk menyelaraskan perencanaan program kerja daerah dengan anggaran yang dibutuhkan. “Peresmian daerah otonomi baru dan pengangkatan kepala daerah yang dilakukan pada akhir tahun dapat menimbulkan masalah dalam penyusunan anggaran. Karena itu, kami mengusulkan agar pengisian kepala daerah disesuaikan dengan siklus penyusunan anggaran secara nasional,” tegas Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri Sudjuangon Situmorang di Jakarta kemarin.

Menurut Sudjuangon, setiap kepala daerah yang baru terpilih wajib menyusun Rencana Program Jangka Menengan (RPJM) dalam waktu tiga bulan setelah prosesi pelantikan. Padahal, ungkapnya, RPJM ini harus sinkron dengan struktur pemerintahan secara vertikal. Artinya, RPJM kabupaten/ kota dan RPJM provinsi harus tetap disesuaikan dengan RPJM nasional.

Karena itu, pelantikan kepala daerah hasil pemekaran tidak bisa dilakukan pada akhir tahun anggaran. Dengan penyesuaian siklus anggaran secara nasional, menurut Sudjuangon, kepala daerah terpilih akan lebih leluasa menyusun program-program pemerintahan. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi sempat mengusulkan agar dibuat sistem Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) seperti pada masa pemerintahan orde baru (Orba).

Menurut dia, program ini dapat menjamin harmonisasi rencana program antartingkatan pemerintahan. Dengan demikian, pembangunan akan berjalan lebih efektif. Mantan Gubernur Sumatera Barat ini menilai, dengan sistem RPJM saat ini,persoalan harmonisasi kerap muncul ketika pemilihan dan pelantikan gubernur terjadi setelah bupati dan wali kota membuat RPJM.“Gubernur terpilih baru menyusun RPJM, sedangkan bupati dan wali kota sudah memiliki RPJM.

Lalu, bagaimana harmonisasinya?,” tanya Mendagri. Karena itu,ujarnya, untuk menyelesaikan masalah ini, sebenarnya sistem Repelita cukup efektif.“Tapi,kalau ini dilontarkan, saya nanti dibilang orde baru pula,” tandasnya. Diketahui sebelumnya, pemerintah telah menyelesaikan penyusunan grand design penataan daerah otonomi di seluruh Indonesia. Grand design ini disusun untuk jangka waktu 2010 hingga 2025. Ada beberapa hal yang diatur dalam grand design ini.

Di antaranya, pengaturan syarat jumlah penduduk bagi daerah otonomi baru yang dimekarkan. Pemerintah mengusulkan agar syarat minimal jumlah penduduk untuk daerah Indonesia Timur yang akan dimekarkan adalah 100.000 penduduk tiap kabupaten/kota. Sedangkan untuk daerah di Pulau Jawa,Indonesia Tengah,dan Indonesia Barat, dipatok jumlah penduduk minimal 200.000 jiwa.

Syarat jumlah penduduk ini untuk menghindari adanya ketimpangan jumlah aparat penyelenggaraan pemerintahan dengan masyarakat yang dilayani. Pemerintah juga mengusulkan adanya masa transisi selama 3 hingga 5 tahun bagi daerah baru hasil pemekaran.

Anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) Abdul Rahman Ma’mun mengatakan, dengan dipublikasikannya jenis-jenis informasi yang dikecualikan,maka akan menghindarkan perbedaan penafsiran. “Misalnya, jangan sampai informasi yang dikecualikan Kodam A dapat dibuka sedangkan di Kodam B justru ditutup,”tegas Rahman di Jakarta kemarin.

Daftar informasi tersebut, kata Rahman,nantinya juga harus diatur dalam peraturan tersendiri di masing- masing badan publik.Dengan demikian, daftar tersebut akan memberikan legitimasi kepada badan publik untuk menerapkan UU Keterbukaan Informasi Publik. “Akan ada legitimasi, sekaligus transparansi pengelolaan informasi yang dikecualikan,”jelasnya.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Kemehan Brigjen TNI I Wayan Midhio menyatakan, daftar informasi yang dikecualikan tidak perlu dipublikasikan. Daftar informasi tersebut baru akan digunakan jika nantinya ada permintaan untuk membuka sebuah informasi atau dokumen tertentu. “Tidak akan dipublikasikan.

Daftar tersebut dipakai kalau ada permintaan untuk informasi atau dokumen tertentu. Nantinya, permintaan tersebut dicocokkan dengan daftar ini.Kalau ada didaftar, maka informasi tidak akan diberikan,”tegasnya. (pasti liberti)

Sebab, menurut dia, jika PP jadi diterbitkan,maka akan banyak sekolah swasta yang ditutup.Bahkan, Fasli menyatakan, PP ini belum tentu dapat menjamin peningkatan kesejahteraan guru swasta. Fasli mengungkapkan, saat ini banyak sekolah swasta seperti Muhammadiyah yang mengaku bakal mengalami kebangkrutan jika PP ini diterbitkan. Sebab, PP ini mewajibkan guru yang direkrut nantinya sebagai guru tetap dan tidak lagi berstatus nontetap.

“Namun, yayasan keberatan karena tidak mampu membayar jika guru tersebut berstatus tetap. Mereka mengeluh karena yayasan yang mereka bentuk bukan untuk mencari uang tetapi membantu masyarakat dan pemerintah dalam bidang pendidikan bagi yang tidak mampu,” ungkap Fasli di Jakarta kemarin.

Fasli menegaskan, pemerintah tidak dapat serta-merta mengintervensi yayasan untuk mengangkat guru menjadi karyawan tetap. Sebab, yayasan dan guru memiliki perjanjian kerja tersendiri yang ditandatangani kedua belah pihak. Ironisnya,ujarnya,dalam perjanjian kerja ini, mayoritas guru menyetujui penetapan status sebagai karyawan tidak tetap.

“Karena perjanjian kerja ini bersifat mengikat di antara keduanya, maka pemerintah melalui peraturan perundangan yang ada tidak dapat melakukan perlindungan kepada guru swasta ini,” paparnya.Karena itu,menurut dia, PP tentang guru swasta ini tidak bisa mengatur penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan pihak sekolah. Fasli mengatakan, sebenarnya tanpa PP khusus ini pun pemerintah sudah menjamin kesejahteraan guru swasta.

Yakni, melalui Undang-Undang (UU) Guru dan Dosen.Dalam salah satu klausul di UU itu, jelasnya, dinyatakan adanya kepastian perubahan status guru menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Tentunya dengan sejumlah persyaratan yang harus dilalui. Di antaranya,jika guru itu dinyatakan lulus tes dan ada formasi pembukaan PNS.“Kita tidak perlu menunggu keluarnya PP untuk hal ini,”tandasnya.

Bahkan, menurut Wamendiknas, guru non-PNS juga diberikan tunjangan fungsional serta kebebasan berserikat sama halnya seperti guru negeri. Selain itu, pemerintah juga tetap mengikutsertakan guru swasta dalam program sertifikasi.“Guru swasta yang sudah lulus kualifikasi kesetaraan dan profesional dengan memiliki sertifikat, posisinya sama dengan guru PNS, yakni bakal mendapatkan block grant untuk pengembangan kariernya,”tegas Fasli.

Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), lanjutnya, juga memberikan jaminan layanan kesehatan dan hari tua bagi semua guru swasta yang sudah memenuhi persyaratan dalam UU Guru dan Dosen. Meski demikian, semua keputusan masih menunggu hasil pembahasan di Panitia Kerja (Panja) DPR.

Jika Panja tetap menginginkan adanya PP khusus guru swasta, maka pemerintah tetap akan melaksanakannya. Namun, jika memang dimungkinkan, ujar Fasli,dirinya meminta agar PP tersebut tidak berdiri sendiri. Melainkan digabung dengan PP No 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan atau dengan PP No 74 Tahun 2008 Tentang Guru.

“Dalam UU Sisdiknas, hanya perlu enam PP, di antaranya PP Wajib Belajar, Pendidikan Keagamaan, Pembiayaan Pendidikan dan Pengelolaan Pendidikan,” jelasnya. Wakil Ketua Komisi X DPR Rully Chairul Azwar menyatakan, kesejahteraan guru honorer dan swasta harus diperjuangkan. Menurut dia, panja saat ini masih menunggu proses verifikasi database jumlah guru honorer dan swasta yang sedang disusun pemerintah. “Proses rekrutmen guru sudah harus diubah sehingga tidak menimbulkan kerumitan seperti ini,” tegasnya.

Terhadap para tenaga honorer yang jumlahnya mencapai 115.000 orang dan belum diangkat, Rully menyatakan, semuanya akan diangkat menjadi PNS setelah payung hukumnya keluar. Sedangkan bagi yang tercecer dengan jumlah 103.639 orang, akan dilakukan validasi sebelum ditetapkan menjadi PNS. Politikus Partai Golkar ini menjelaskan, para tenaga honorer yang memenuhi persyaratan, di antaranya usia, pendidikan, serta lama mengajar, harus diprioritaskan untuk diangkat menjadi PNS.

Sementara itu,Ketua Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Suparman menegaskan,PP khusus tentang guru swasta sangat penting keberadaannya untuk meningkatkan kesejahteraan guru swasta. Menurut dia, kondisi guru swasta saat ini sangat menyedihkan.

Mereka, ungkapnya, hanya dibayar jauh di bawah standar gaji guru negeri. “Mereka hanya memperoleh gaji antara Rp150.000–700.000 per bulan. Bahkan, ada guru yang rela digaji Rp75.000 hingga Rp100.000 per bulan,”tegas Suparman.Posisi para guru swasta ini, ujarnya, sangat lemah. Sebab, sejak awal bekerja di yayasan para guru swasta diwajibkan menandatangani perjanjian kerja sepihak. Tentunya, perjanjian ini menimbulkan risiko yang besar bagi guru swasta. (neneng zubaidah)

Dari hasil uji sumur deliniasi kelima (PDM-5) diperoleh produksi minyak sebanyak 3.600 barel per hari (bph) dan gas 5,7 juta kaki kubik (MMSCFD). ”Pondok Makmur merupakan konsep eksplorasi baru Pertamina, yakni dihasilkannya minyak dari lapisan paling dasar.

Konsep ini kini terus dikaji dan dikembangkan secara hati-hati dan merupakan salah satu hasil dari upaya agresif Pertamina EP untuk memperoleh cadangan migas baru yang sekaligus mampu diproduksikan dengan cepat,” ujar Direktur Eksplorasi dan Pengembangan PT Pertamina EP Syamsu Alam di Jakarta, kemarin.

Uji sumur delinisasi kelima tersebut merupakan uji produksi pada bukaan sumur terbesar, yakni 48/64 inci. Keberhasilan uji sumur tersebut melengkapi keberhasilan uji sumur deliniasi sebelumnya di area Pondok Makmur.

”Kalau perlu nilainya itu akan ditambah, tetapi akan dilihat dan dievaluasi jumlah pemasaran di Indonesia ke depan,”ujar Presiden Direktur Geely Motor Indonesia Budi Pramono di sela pameran Auto China 2010 di Beijing,kemarin. Sementara itu,Wakil Presiden Direktur Geely Automobile Holdings Limited Group Jian Yang mengatakan, pabrikan mobil asal China itu siap meningkatkan penetrasi pasar dunia melalui beragam jenis mobil yang tidak kalah desain dan teknologinya dengan produk AS atau Eropa.

Yang Jian mengungkapkan, pihaknya akan membuktikan bahwa pabrikan China pun kini sudah sejajar dengan pabrikan global yang sudah lama berkecimpung di dunia automotif. ”Sudah saatnya produk China tidak lagi dipandang sebelah mata. Kami akan hadir di pasar Asia dan dunia dengan produk mobil berpenampilan futuristik dan telah mengaplikasikan teknologi terbaru,” ujarnya.

Pada pameran automotif terbesar di Asia, Beijing Auto Show kemarin, Geely menampilkan 39 mobil,14 power traindan satu simulator. Salah satu andalan perusahaan dalam ajang itu adalah mobil elektrik ramah lingkungan seri EK, yakni EK-1 dan EK-2 selain tipe sebelumnya yang sudah diperbarui, yakni Old IG dan EC7RV.

Selain keempat mobil ”hijau” ini, Geely juga menampilkan tiga subbrand-nya, yakni Emgrand, Gleagle, dan Englon. Dalam ajang tersebut, Emgrand, Gleagle, dan Englon menampilkan 30 mobil yang terdiri atas delapan sedan, tujuh hatchback,tujuh SUV,empat MPV, dua mobil sport dan dua mobil jenis pick up.

”Tingginya pertumbuhan itu karena reksa dana pasar uang dijadikan tempat investasi sementara, selama menunggu kesempatan di pasar saham,” ujar Ketua Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia (APRDI) Abi Prayadi di Jakarta, kemarin. Berdasarkan data Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), hingga Maret 2010 dana kelolaan pasar uang telah mencapai Rp7,8 triliun, atau meningkat 50% dari posisi Desember 2009 sebesar Rp5,2 triliun.

Sementara ini, pada periode Februari 2010, nilai aktiva bersih (NAB) reksa dana pasar uang tercatat sebesar Rp6,32 triliun. Menurut Abi, pasar uang menjadi pilihan karena likuiditas pada investasi ini cukup tinggi. Investor bisa dengan mudah melakukan penarikan dananya kapan pun. ”Karakter investor Indonesia,yang mayoritas menginginkan keuntungan besar dengan likuiditas tinggi, membuat reksa dana pasar uang menjadi pilihan,”paparnya.

Namun begitu, kata dia, perkembangan reksa dana pasar uang saat ini masih mengalami sedikit kendala terkait ketersediaan aset dasar (underlying asset) yang masih sedikit. Aset dasar reksa dana pasar uang biasanya ditempatkan pada surat utang jangka pendek, seperti obligasi negara maupun korporasi yang akan jatuh tempo kurang dari satu tahun, surat perbendaharaan negara, sertifikat bank Indonesia (SBI) dan deposito.

”Di sini, kita masih sangat kekurangan.Tidak seperti di Amerika Serikat (AS), treasury bill (surat utang pemerintah AS yang bertenor di bawah satu tahun) sangat gampang diperoleh dan jumlahnya sangat banyak,”paparnya. Pelaku industri reksa dana,menurut Abi,masih kekurangan surat utang jangka pendek untuk menambah jumlah produk reksa dana pasar uang. Surat utang jangka pendek, merupakan instrumen yang paling dinanti untuk pasar uang, terkait likuiditasnya yang tinggi.

Karena itu,Abi meminta pemerintah lebih banyak menerbitkan surat utang jangka pendek dengan tenor di bawah satu tahun. Menurut dia,peminat dari reksa dana pasar uang sebenarnya cukup banyak. Itu bisa dilihat dari peminat obligasi ritel negara yang semakin tinggi.Namun, terbatasnya instrumen ini, membuat manajer investasi (MI) sulit mengembangkan produk berbasis pasar uang.

Padahal, kata Abi, ada banyak kesempatan untuk mengembangkan instrumen ini.Dia mencontohkan, nilai dana pihak ketiga (DPK) yang ada di perbankan saat ini lebih dari Rp1.962 triliun rupiah. Dari dana itu, 75% di antaranya merupakan tabungan dalam bentuk deposito dengan jangka waktu satu bulan. ”Ini sebenarnya bisa dimanfaatkan pemerintah.

Uang pun tidak akan diam, karena akan terus berputar,”ungkapnya. Sementara itu, analis Infovesta Utama Wawan Hendrayana menilai, reksa dana pasar uang memang berpotensi terus tumbuh setiap tahunnya. Sebab, instrumen investasi yang karakteristiknya stabil ini, menurut dia memiliki pasar tersendiri.

Namun, teknologi mengambil peranan yang sangat penting dalam komunikasi. Bahkan bisa dikatakan, komunikasi tidak akan bisa semudah saat sekarang ini jika tidak ada kemajuan teknologi yang cepat. Dan sesungguhnya media lahir dari teknologi.  Ingat mesin cetak pertama yang dibuat oleh Johannes Guttenberg. Kemampuan teknologi pengganda itu menghasilkan banyak media cetak koran, majalah, tabloid hingga buku.

Teknologi telekomunikasi pun semakin berkembang, semakin cepat, tepat, akurat, kecil, murah, mudah, efektif dan efisien. Proses berkomunikasi pun memiliki ciri dan sifat yang seperti itu, khususnya efektif. Proses mengirimkan pesan dari Indonesia ke Kanada tidak usah menunggu hingga berminggu-minggu berkat e-mail. Informasi dan kegiatan berkomunikasi kualitas dan kuantitasnya dihitung dalam satuan digital 0 dan 1. Kecepatan dan ketepatan informasi sangat dimungkinkan oleh pemakaian media dengan teknologi yang tepat. Hingga perlu digarisbawahi di sini adalah berbicara komunikasi dan media maka kita juga akan membicarakan komunikasi. Media adalah teknologi dan teknologi adalah media.

Milenium ketiga adalah zaman keemasan teknologi informasi. Sebagai gelombang ketiga peradaban umat manusia seperti yang diramalkan Alfin Toffler sebelumnya adalah peradaban yang super cepat. Ruang dan waktu semakin dibuat cepat dan sempit, seakan-akan dunia dibuat menjadi satu komunitas, di mana setiap penghuninya bisa berinteraksi secara realtime tanpa halangan yang berarti. Berbagi informasi antar benua dan negara di belahan dunia manapun semakin mudah. Puncak dan titik acuan dari ini semua adalah konvergensi komputer dan telekomunikasi 30 tahun yang lalu. Jadilah teknologi internet yang kita kenal selama ini seakan-akan tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Sebagai media komunikasi, ia sama saja seperti kebutuhan manusia untuk berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain. Hingga bisa dimunculkan tesis, kebutuhan terhadap internet adalah kebutuhan untuk berkomunikasi dan ini adalah harga mati.

Dari sini juga dilakukan terus diversifikasi alat-alat berteknologi canggih lainnya, tentu rata-rata didasarkan pada teknologi internet itu. Seperti Personal Data Asssistant (PDA), Tablet PC, Notebook, CD ROM, VCD, DVD, SVCD, Pena Digital, telepon  selular, GPRS, CDMA dan banyak lagi yang lainnya. Semua teknologi ini dimaksudkan untuk mempermudah proses komunikasi antar manusia dalam konteks global. Dijanjikan penggunaannya sangat mudah dengan harga yang relatif murah. Namun perlu dipertanyakan kembali bagaimana efeknya terhadap kesenjangan penggunaannnya di negara-negara berkembang. Teknologi yang baru muncul tidak serta merta merata pemakaiannya di seluruh dunia, walaupun standar yang digunakan juga relatif sama. Namun demikian, beberapa negara berkembang belum memiliki sarana penunjang yang memungkinkan teknologi terbaru bisa diadopsi. Belum lagi jika kita membicarakan adaptasinya di masyarakat yang berbeda kultur. Padahal masalah mendasar dalam berkomunikasi adalah kesamaan pesan yang diterima tanpa noise. Kesenjangan TI ini juga dinilai sebagai noise yang memang sampai kini menjadi masalah. Karena, menyangkut berbagai macam faktor, seperti politik dan ekonomi.

Selain kecepatan yang lebih besar untuk mengirimkan pesan, kita juga menyaksikan perubahan-perubahan besar dalam volume informasi yang dikirimkan, disimpan, dan diambil kembali. Misalnya peralatan elektronik dalam bidang percetakan secara menakjubkan telah meningkatkan jumlah buku, bultein, dan majalah yang diterbitkan.

Williams (1989) menjelasakan bahwa teknologi baru dapat dianggap sebagai perluasan media bahwa sementara media berfungsi sebagai indra-indra pasar dan cara-cara komunikasi kita, … media baru biasanya bukan merupakan sistem tersendiri. Alih-alih, media baru memperluas sistem yang sudah ada.